Ilmu Politik Praktis: Memahami Kebijakan Publik dari Perspektif Teologi

Apakah teologi dan politik praktis berada di kutub yang berlawanan? Selama ini, banyak yang memandang ranah spiritualitas dan kekuasaan sebagai dua dunia yang tak boleh bersentuhan. Politik sering dianggap ‘kotor’ dan ‘pragmatis’, sementara teologi diyakini hanya berurusan dengan hal-hal surgawi. Namun, pandangan dikotomis ini mulai usang. Di tengah kompleksitas isu sosial dan tata kelola negara, peran prinsip-prinsip etis dan moral yang berakar pada keyakinan agama (teologi) menjadi semakin penting dalam membentuk kebijakan publik yang adil dan inklusif.

Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana perspektif teologis dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis dan memengaruhi ilmu politik praktis, khususnya dalam konteks perumusan kebijakan publik. Kami akan menggunakan pengalaman berharga dari Workshop STT Hikmat Wahyu sebagai studi kasus nyata, yang menunjukkan upaya institusi keagamaan untuk menjembatani jurang antara iman dan aksi sosial-politik.

## Teologi Publik vs. Politik Praktis: Meluruskan Pemahaman

Untuk memahami keterlibatan ini, kita perlu membedakan dua konsep penting:

Politik Praktis (Elite Politics): Merujuk pada aktivitas perebutan, pelaksanaan, dan mempertahankan kekuasaan, seringkali melalui jalur elektoral (pemilu, jabatan publik). Dalam tradisi gereja tertentu, klerus (rohaniwan) seringkali dilarang terlibat dalam politik praktis demi menjaga netralitas dan fokus pelayanan spiritual.
Teologi Publik (Public Theology): Bukan sekadar politik praktis. Ini adalah upaya merefleksikan dan mengomunikasikan prinsip-prinsip teologis (seperti keadilan, kasih, martabat manusia, dan kesejahteraan bersama atau bonum commune) ke dalam ruang publik dan wacana kebijakan. Tujuannya adalah memengaruhi etika politik dan arah kebijakan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang diperjuangkan oleh iman.

Kebijakan publik (misalnya, mengenai kesehatan, pendidikan, lingkungan, atau hak asasi manusia) adalah titik temu krusial antara politik dan teologi publik. Kebijakan ini menyentuh kehidupan nyata warga negara. Di sinilah teologi tidak lagi menjadi “privat” di dalam tembok gereja, melainkan menjadi suara kenabian yang menuntut pertanggungjawaban moral dari negara.

## Pilar Teologis untuk Kebijakan yang Berkeadilan

Apa landasan teologis yang dapat diterjemahkan menjadi panduan praktis dalam kebijakan publik? Beberapa konsep kunci meliputi:

1. Imago Dei (Citra Allah) dan Martabat Manusia: Setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis, memiliki martabat yang tak ternilai. Kebijakan publik harus dirancang untuk melindungi martabat ini, menolak segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan ketidakadilan struktural. Dalam praktiknya, ini berarti mendukung kebijakan yang menguatkan hak-hak dasar dan menentang kebijakan yang mereduksi manusia menjadi sekadar objek ekonomi atau politik.
2. Keadilan (Justice): Keadilan teologis tidak hanya tentang hukuman yang setimpal (retributive justice), tetapi lebih pada keadilan distributif (distributive justice) dan keadilan restoratif (restorative justice). Artinya, kebijakan harus memastikan pembagian sumber daya yang adil dan berpihak pada kelompok yang termarginalisasi (preferential option for the poor).
3. Kesejahteraan Bersama (Bonum Commune): Tujuan utama politik adalah mencapai kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan individu atau kelompok tertentu. Teologi publik menantang kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elite, menuntut agar kebijakan fokus pada pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan untuk semua.
4. Kepemilikan dan Ekologi: Perspektif teologis mengajarkan bahwa bumi dan sumber dayanya adalah karunia, bukan milik pribadi mutlak. Hal ini mendorong kebijakan publik yang bertanggung jawab secara ekologis, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan menentang eksploitasi yang merusak masa depan generasi mendatang.

## Studi Kasus: Inisiatif Politik Praktis STT Hikmat Wahyu

Sekolah Tinggi Teologi (STT) Hikmat Wahyu menyadari urgensi ini dan mengambil langkah proaktif dengan menyelenggarakan Workshop Ilmu Politik Praktis. Workshop ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa teologi, rohaniwan, dan aktivis gereja dengan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme kebijakan publik dan cara memengaruhi prosesnya secara etis dan strategis.

Tiga Fokus Utama Workshop:

Analisis Kebijakan Berbasis Etika: Peserta diajarkan cara mengkritisi kebijakan yang ada (misalnya, izin pendirian rumah ibadah, regulasi sosial, atau alokasi anggaran pendidikan) menggunakan lensa nilai-nilai teologis keadilan dan martabat. Ini melatih mereka untuk melihat lebih dari sekadar legalitas, tetapi juga moralitas sebuah kebijakan.
Keterampilan Advokasi Publik: Workshop ini menekankan bahwa pengaruh bukan berarti mengambil jabatan, melainkan menjadi “agen pencerahan dan pencerdas politik” di tengah masyarakat. Peserta dilatih dalam komunikasi publik, dialog lintas sektor, dan strategi lobbying damai untuk menyuarakan kepentingan umat dan masyarakat secara luas kepada pembuat kebijakan.
Membangun Jaringan Civil Society: Disadari bahwa gereja tidak bisa bergerak sendiri. Keberhasilan memengaruhi kebijakan memerlukan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Workshop ini memfasilitasi pembentukan jaringan yang kuat untuk memperjuangkan isu-isu bersama seperti anti-korupsi, perlindungan minoritas, dan keseimbangan ekologis.

Dampak dan Relevansi Praktis:

Workshop STT Hikmat Wahyu menjadi contoh nyata bagaimana institusi teologis dapat melahirkan agen perubahan yang “melek politik” tanpa terjebak dalam politik partisan. Lulusan dan peserta dapat:

Memberikan Masukan Kritis: Menggunakan pemahaman teologis-etis untuk memberikan masukan konstruktif pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah, memastikan bahwa kebijakan tersebut pro-rakyat.
Melakukan Pendampingan Komunitas: Mendampingi komunitas mereka dalam menghadapi dampak kebijakan yang merugikan, serta membantu mereka menyuarakan aspirasi ke ranah kekuasaan.
Menjadi Jembatan: Bertindak sebagai jembatan antara gereja dan negara, memastikan dialog yang sehat dan konstruktif mengenai isu-isu moral publik.

## Tantangan dan Urgensi Keterlibatan Teologis

Keterlibatan teologi dalam politik praktis—melalui kebijakan publik—bukannya tanpa tantangan. Kritik sering muncul terkait bahaya fundamentalisme, teokrasi, atau instrumentalisasi agama untuk kepentingan politik sesaat.

Oleh karena itu, pendekatan teologi publik harus selalu menekankan:

Pluralisme: Menghormati keragaman pandangan agama dan sekuler dalam masyarakat demokratis. Prinsip teologis harus disajikan dalam bahasa publik yang dapat dipahami dan diterima oleh semua warga negara (dikenal sebagai penerjemahan publik).
Etika Keterlibatan: Menjaga jarak dari praktik politik kotor, korupsi, dan kepentingan kelompok. Teologi harus menjadi pengawas moral bagi kekuasaan, bukan alat legitimasi kekuasaan yang zalim.

Dalam konteks Indonesia, di mana agama memiliki pengaruh besar pada budaya dan sosial, urgensi untuk memperkuat etika politik melalui lensa teologi publik semakin tinggi. Kebijakan publik yang dihasilkan perlu mencerminkan cita-cita pendiri bangsa akan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang notabene selaras dengan prinsip-prinsip teologis tentang bonum commune.

## Kesimpulan: Arah Baru Keterlibatan Umat Beriman

Ilmu politik praktis yang berfokus pada kebijakan publik adalah medan pelayanan yang sah dan penting bagi umat beriman. Kisah sukses Workshop STT Hikmat Wahyu membuktikan bahwa pendidikan teologi dapat dan harus mencakup dimensi politik-etis ini. Ini bukan tentang mendirikan partai agama atau memaksakan dogma, melainkan tentang menanamkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan ke dalam urat nadi tata kelola negara.

Dengan membekali diri melalui pendidikan politik yang berbasis teologi publik, umat beriman dapat bertransformasi dari sekadar objek kebijakan menjadi subjek aktif yang mengubah kebijakan demi terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan beradab. Mereka dapat menjadi ‘garam’ dan ‘terang’ yang memengaruhi dapur perumusan kebijakan, memastikan bahwa setiap keputusan publik benar-benar memuliakan martabat manusia dan memperjuangkan kesejahteraan bersama.

Tindakan Lanjut: Membangun Jembatan Aksi

Bagaimana komunitas atau institusi Anda dapat mulai menjembatani teologi dan kebijakan publik?

Tinjau Kurikulum: Apakah pendidikan teologi Anda mencakup studi kebijakan publik dan etika politik?
Gelar Diskusi Lintas Iman: Ajak tokoh agama lain dan pembuat kebijakan untuk berdialog tentang isu-isu sosial-etis.
Identifikasi Kebijakan Kunci: Pilih satu atau dua kebijakan publik di wilayah Anda dan analisis secara kritis dari perspektif teologis-etis.

Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut mengenai metodologi spesifik yang digunakan STT Hikmat Wahyu dalam menganalisis kebijakan publik?